Tulang Bawang, 8 Juli 2026 – OpenDesa terus memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital desa di Indonesia. Kali ini, OpenDesa melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Tulang Bawang sebagai tindak lanjut pengembangan Ekosistem Satu Data Kabupaten berbasis data desa yang terintegrasi mulai dari tingkat kampung, kecamatan, hingga kabupaten.
Audiensi yang berlangsung di Kantor Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum OpenDesa, Ahmad Ngudi Pranoto, S.Kom., M.M., didampingi Sekretaris Jenderal OpenDesa Suganda, Direktur Kemitraan dan Pengembangan Daerah Ginanjar Irvan Ashari, serta anggota OpenDesa Chamim Stalis YY, S.Si. dan M. Ridwan.
Dalam pertemuan tersebut, OpenDesa memaparkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang memiliki modal yang sangat kuat untuk menjadi salah satu daerah percontohan implementasi digitalisasi desa. Seluruh 147 kampung di Tulang Bawang telah mengenal dan menggunakan OpenSID melalui Program Smart Village Pemerintah Provinsi Lampung. Fondasi ini dinilai menjadi peluang besar untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis data yang lebih terintegrasi.
Hingga tahun 2026, sekitar 90 kampung masih aktif menggunakan OpenSID. Dari jumlah tersebut, 33 kampung telah bergabung dalam Database Gabungan OpenSID yang terhubung dengan OpenDK di tingkat kecamatan dan OpenKab di tingkat kabupaten. Integrasi ini memungkinkan data desa tersaji secara lebih mutakhir, konsisten, dan siap dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan maupun pengambilan kebijakan.
Ketua Umum OpenDesa, Ahmad Ngudi Pranoto, menyampaikan bahwa digitalisasi desa tidak berhenti pada penggunaan aplikasi semata. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana data yang dihasilkan desa dapat saling terhubung dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan, hingga evaluasi kebijakan secara berkelanjutan.
Wakil Bupati Tulang Bawang menyambut baik inisiatif tersebut dan menyampaikan apresiasi atas kontribusi OpenDesa dalam mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan kampung. Menurutnya, kolaborasi ini sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berbasis data.
Dalam diskusi, beberapa langkah strategis turut menjadi perhatian bersama. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mendukung penyusunan Peraturan Bupati sebagai landasan implementasi Sistem Informasi Desa yang terintegrasi sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah kampung maupun perangkat daerah dalam menjalankan program digitalisasi desa.
Selain itu, implementasi akan diawali melalui penetapan desa percontohan sebagai model pengembangan sebelum diperluas ke seluruh wilayah. Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan aktif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam pendampingan, sosialisasi, hingga penyediaan dukungan infrastruktur teknis.
Tidak hanya berfokus pada integrasi data pemerintahan, program ini juga diharapkan mampu membuka peluang pemanfaatan data desa untuk menggali potensi unggulan setiap kampung. Data yang akurat dapat menjadi dasar dalam mengembangkan sektor pertanian, UMKM, pariwisata, maupun potensi ekonomi lokal lainnya sehingga manfaat digitalisasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melalui audiensi ini, OpenDesa kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun ekosistem digital desa yang berkelanjutan. Sinergi antara OpenDesa dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pemerintahan kampung yang modern, pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta penguatan pembangunan berbasis data menuju visi Kabupaten Tulang Bawang UDANG MANIS: Unggul, Damai, Aman, Nyaman, Guyub, Mandiri, Agamis, Natural, Inovatif, dan Sejahtera.
Kolaborasi ini juga menjadi bukti bahwa keberhasilan transformasi digital desa tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh komitmen bersama antara pemerintah daerah, pemerintah kampung, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun budaya pengelolaan data yang terbuka, akurat, dan berkelanjutan.
